Bedanya UMK, UMR, dan UMP yang Wajib Kamu Tau

arduma.id – Kamu mungkin sering dengar istilah UMK, UMR, dan UMP, terutama kalau lagi ngobrolin soal gaji atau hak-hak pekerja. Ketiga istilah ini memang sama-sama berkaitan dengan penghasilan minimum yang seharusnya diterima oleh pekerja di Indonesia, tapi sering kali orang masih bingung soal perbedaan di antara mereka. Walau sekilas kelihatannya mirip, sebenarnya ada perbedaan mendasar yang membedakan masing-masing istilah ini, terutama dalam hal cakupan wilayah dan proses penetapannya. Yuk, kita bahas satu per satu biar kamu makin paham soal bedanya UMK, UMR, dan UMP ini, jadi kamu bisa lebih tahu hakmu sebagai pekerja!

Pengertian UMK, UMR, dan UMP

Baiklah, akan MinDuma paparkan satu-satu pengertian dari UMK, UMR, dan UMP di bawah ini:

Apa Itu UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional dulunya adalah istilah yang sering dipakai buat menyebutkan gaji minimum di suatu daerah. Jadi, UMR ini semacam standar gaji terendah yang harus diterima pekerja di wilayah tertentu. Namun, istilah UMR udah enggak dipakai lagi sejak adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000. Istilah UMR ini kemudian digantikan oleh istilah UMK dan UMP.

Jadi, kalau kamu masih dengar orang ngomongin UMR, sebenarnya mereka merujuk ke gaji minimum, tapi istilahnya udah diganti. Nah, sekarang yang resmi dipakai itu adalah UMK dan UMP.

Apa itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di level kabupaten atau kota. Artinya, besaran UMK ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan standar hidup di kabupaten/kota tersebut. Jadi, UMK tiap kabupaten atau kota bisa berbeda, meskipun masih dalam satu provinsi.

Misalnya, UMK Jakarta berbeda dengan UMK Bogor, meskipun sama-sama di Jawa Barat. Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari bupati atau wali kota setempat. Biasanya, UMK ini jadi patokan yang lebih detail, terutama buat pekerja di daerah tertentu.

Apa itu UMP?

Kalau UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah minimum yang berlaku di seluruh provinsi. Jadi, UMP ini berlaku buat semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut, sebagai batas minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kondisi ekonomi provinsi itu secara keseluruhan.

UMP ini biasanya jadi patokan dasar buat menetapkan UMK. Namun, ada beberapa provinsi yang memang hanya menetapkan UMP tanpa UMK, terutama kalau daerah-daerah di provinsi tersebut punya kondisi ekonomi yang mirip satu sama lain.

Perbedaan Utama antara UMK, UMR, dan UMP

1. Istilah yang Digunakan

Meski istilah UMR dulu sangat umum dipakai untuk merujuk pada upah minimum pekerja di daerah, sekarang istilah ini sudah tidak digunakan lagi secara resmi. Sejak adanya aturan baru, pemerintah menghapus penggunaan istilah UMR dan menggantinya dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi). Jadi, kalau kamu mendengar seseorang menyebut UMR, sebenarnya yang dimaksud adalah upah minimum, tapi dalam regulasi yang lebih baru, istilah yang tepat adalah UMK atau UMP tergantung wilayahnya. Dengan memahami hal ini, kamu bisa mengikuti perkembangan regulasi ketenagakerjaan yang lebih akurat.

2. Tingkat Wilayah

Salah satu perbedaan penting antara UMK dan UMP terletak pada cakupan wilayahnya. UMK berlaku di tingkat kabupaten atau kota, sehingga standar gaji minimum ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi, biaya hidup, dan kebutuhan pekerja di daerah yang lebih spesifik. Di sisi lain, UMP berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi, menjadi standar dasar bagi setiap kabupaten atau kota di dalam provinsi tersebut. Hal ini memungkinkan perbedaan upah yang adil dan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, mengingat setiap daerah punya situasi ekonomi yang berbeda.

3. Proses Penetapan

Proses penetapan UMK dan UMP juga berbeda. UMK ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari bupati atau wali kota setempat. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan kajian kebutuhan hidup layak (KHL) di kabupaten/kota tersebut, serta masukan dari serikat pekerja dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Sementara itu, UMP ditetapkan langsung oleh gubernur tanpa melibatkan kepala daerah tingkat kabupaten/kota, tetapi dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi provinsi, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Persamaan antara UMK, UMR, dan UMP

Meskipun ada perbedaan, UMK, UMR, dan UMP tetap memiliki beberapa persamaan yang esensial, terutama karena ketiganya terkait dengan upah minimum yang harus diterima oleh pekerja di Indonesia. Berikut adalah beberapa persamaan di antara ketiga istilah tersebut:

Tujuan untuk Menjamin Kesejahteraan Pekerja
Baik UMK, UMR, maupun UMP, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak pekerja dengan memberikan standar minimum penghasilan yang layak. Pemerintah menetapkan upah minimum ini sebagai bentuk jaminan agar setiap pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
Dasar Hukum yang Sama
UMK, UMR, dan UMP diatur dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Walaupun istilah UMR sudah tidak digunakan lagi secara resmi, konsep upah minimum tetap diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengupahan.
Penyesuaian Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Baik UMK maupun UMP didasarkan pada pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL ini dihitung berdasarkan berbagai kebutuhan pokok yang dianggap penting bagi seorang pekerja, seperti biaya makan, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, hingga kebutuhan sosial lainnya.
Kenaikan Secara Berkala
Setiap tahun, upah minimum baik dalam bentuk UMK maupun UMP mengalami peninjauan dan kemungkinan kenaikan. Kenaikan ini disesuaikan dengan faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ekonomi terkini.
Kewajiban bagi Perusahaan untuk Mematuhi
Baik UMK, UMR, maupun UMP mengharuskan perusahaan untuk memberikan upah yang setidaknya setara dengan upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Perusahaan dilarang membayar di bawah standar upah minimum, dan ada sanksi bagi yang melanggar. Ini berlaku bagi semua perusahaan tanpa memandang jenis industri atau besar kecilnya usaha, sehingga seluruh pekerja dapat memperoleh perlindungan yang sama.

Kenapa Penting Paham Bedanya?

Mengetahui perbedaan UMK, UMR, dan UMP penting buat kamu yang lagi cari kerja atau bekerja di perusahaan, karena ini bisa memengaruhi besar gaji yang kamu terima. Selain itu, kamu jadi tahu hak kamu sebagai pekerja, termasuk kalau ada kenaikan gaji sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Dengan paham bedanya UMK, UMR, dan UMP, perusahaan bisa lebih mudah memastikan karyawan mendapat kesejahteraan yang layak, sesuai standar ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah. Kalau karyawan sejahtera, suasana kerja jadi lebih positif dan produktivitas juga pasti meningkat.Mau bikin tim kamu makin berkualitas dengan pelatihan yang pas dan sesuai kebutuhan perusahaan? Yuk, pilih pelatihan karyawan atau In-House Training bareng Arduma! Kami siap bantu perusahaanmu mencapai target dengan materi yang tepat dan praktis. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi dan lihat paket pelatihan terbaik yang kami punya!